Cyberlawnews.com – Jakarta, 26 Mei 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa konsolidasi di sektor telekomunikasi nasional bukan semata strategi bisnis, melainkan langkah krusial dalam memperkuat fondasi transformasi digital dan pemerataan layanan publik. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa konsolidasi antar penyelenggara layanan seluler dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Kami percaya konsolidasi ini juga berarti penyehatan terhadap industri telekomunikasi di tanah air. Transformasi digital di Indonesia bisa lebih cepat tercapai dengan pendekatan ini,” ujar Meutya dalam pertemuan dengan pimpinan XL Smart di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta (26/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengapresiasi peran operator seluler dalam menyediakan solusi berbasis data, yang dinilai krusial untuk transparansi dan efektivitas program-program berskala besar seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dengan data, kita bisa tahu titik-titik kemacetan distribusi. Ke depan kita akan dorong operator untuk mendukung program dengan teknologi AI, agar pelaksanaannya lebih lancar dan transparan,” jelas Meutya.
Pemerintah juga memperluas koordinasi lintas sektor untuk memastikan Program MBG dapat menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Selain itu, program Sekolah Rakyat juga menjadi fokus utama, dengan target penerapan di 200 titik sekolah mulai Juli 2025.
“Kami minta didata semua titik sekolah, termasuk koneksi dan infrastruktur yang belum tersedia, agar bisa dikoordinasikan dengan operator,” tambahnya.
Komdigi menyatakan terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta, UMKM, dan koperasi, guna memperluas digitalisasi hingga ke pelosok daerah.
Komisaris Independen XL Smart, Retno Marsudi, menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung agenda pemerintah melalui penyediaan solusi data.
“Kami yakin program-program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Merah-Putih akan lebih efektif bila didukung data yang akurat. Ini bentuk komitmen kami sebagai mitra strategis pemerintah,” ujar Retno.
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Cyberlawnews.com
