Cyberlawnews.com – Pangkalpinang, Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar dialog ketenagakerjaan bertema:“Menakar Dampak Tata Kelola Timah dan Efisiensi Anggaran terhadap Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Optimalisasi Peran LKS Tripartit Secara Berjenjang, serta Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Secara Komprehensif.” Kamis (1 – 05 – 2025 ).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Hadir mewakili Gubernur Babel, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel Elius Gani, SP, Kapolda Provinsi Babel Irjen Pol Hendro Pandowo, perwakilan Danrem 045 / Garuda Jaya, Kapolres Pangkalpinang Kombes Pol Gatot Yulianto, S.I.K., M.H.P., perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Ketua APINDO Babel Nuradi Wicaksono, akademisi, serikat pekerja, tokoh masyarakat, serta Ketua DPD BARETTA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurul Ikhsan, A.Md.
Dalam sambutannya, Ketua DPD KSPSI Babel, Darusman Aswan menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan perlindungan bagi para pekerja, khususnya di sektor pertimahan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan industri timah yang transparan dan efisien guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
“May Day bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum perjuangan sah bagi kaum buruh. Ini saat yang tepat bagi semua pihak duduk bersama untuk merumuskan solusi konkret atas persoalan ketenagakerjaan di Babel,” ujar Darusman.
Ketua APINDO Babel, Nuradi Wicaksono, turut mengapresiasi pelaksanaan dialog yang melibatkan unsur tripartit secara inklusif. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu dijadikan budaya kelembagaan dalam proses penyusunan kebijakan.
“Sinergi tripartit ini harus menjadi budaya dalam pengambilan kebijakan ketenagakerjaan. APINDO siap menjadi mitra strategis dalam mendukung advokasi dan pemberdayaan pekerja di Bangka Belitung,” tegasnya.
Dialog berlangsung secara interaktif dan konstruktif. Berbagai isu dibahas, mulai dari jaminan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga pengawasan pelanggaran ketenagakerjaan. Para peserta berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada pekerja serta meningkatkan kesejahteraan ketenagakerjaan di Bangka Belitung,Cyberlawnews.com – Sumber DPD KSPSI Provinsi Kep Bangka Belitung.
